Catatan Akhir Pekan Adi Warman PENYADAPAN, PERAMPASAN ASET DAN BATAS KEKUASAAN NEGARA.

0
PERAMAPASAN

JAKARTA, MHI — Dua agenda hukum di parlemen pekan ini menyentuh percakapan pribadi dan harta benda. Pada 19 November 2026, DPR menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Tiga hari sebelumnya, Komisi III mendalami RUU Penyadapan bersama Kabaintelkam Polri.

Kedua agenda berada pada tahap legislasi berbeda. Persetujuan DPR atas RUU Perampasan Aset mengarahkan perhatian pada kesiapan pelaksanaan, sementara penyusunan RUU Penyadapan masih membuka ruang perumusan kewenangan. Pertanyaannya sama: bagaimana negara bertindak efektif sekaligus mempertanggungjawabkan kekuasaannya?

Negara memerlukan perangkat hukum untuk mengungkap kejahatan dan memulihkan kerugian. Kewenangan itu patut didukung dengan prosedur yang memastikan tindakan aparat tepat sasaran. Kepercayaan masyarakat tumbuh ketika tindakan dapat diperiksa dan kesalahan ditindaklanjuti melalui pertanggungjawaban serta pemulihan.

Dalam perampasan aset, kepentingan korban harus mendapat tempat utama. Pengelolaan aset perlu memastikan hasil penindakan sampai kepada pihak yang berhak. Pemulihan kerugian negara harus berjalan bersama perlindungan hak masyarakat yang dirugikan.

Istilah perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku perlu dijernihkan. Dalam laporan pembahasan DPR, mekanismenya tetap mencakup permohonan, persidangan, dan putusan pengadilan. Ketiadaan vonis pidana terhadap pelaku tidak menghapus pengujian pengadilan atas aset yang dimohonkan perampasannya.

Hubungan aset dengan tindak pidana harus dibuktikan. Pihak berkepentingan perlu memperoleh kesempatan memberikan penjelasan dan mengajukan keberatan. Pemblokiran atau penyitaan sementara juga harus dibedakan dari perampasan berdasarkan putusan pengadilan. Perbedaan fungsi dan akibat hukumnya perlu dipahami masyarakat.

Pihak ketiga yang beritikad baik harus terlindungi, sebagaimana mendapat perhatian dalam pembahasan DPR. Pembeli yang beritikad baik, misalnya, perlu diberi ruang membuktikan dasar perolehannya. Kedekatan dengan seseorang yang diperiksa tidak semestinya menggantikan pembuktian atas status aset.

Tanggung jawab negara berlanjut setelah aset dikuasai. Nilainya harus dijaga, pengelolaan dicatat, dan pengembalian dapat ditelusuri. Pengawasan perlu mencegah penyusutan yang dapat dihindari, penggunaan tanpa dasar, dan konflik kepentingan dalam penjualan agar pemulihan kerugian tetap bermakna.

Persoalan serupa hadir dalam penyadapan. Akses komunikasi dapat membantu penegakan hukum, tetapi rekaman dapat memuat urusan keluarga atau pekerjaan yang tidak berkaitan dengan perkara. Pengaturannya harus memperjelas tujuan tindakan dan batas penggunaan informasi.

Pengaturan penyadapan perlu menentukan dasar yang dapat diuji sebelum tindakan, lembaga pemberi izin, serta batas waktu. Perpanjangan memerlukan alasan. Jika tersedia mekanisme keadaan mendesak, syarat dan pengujian sesudah tindakan harus jelas agar pengecualian tetap terkendali.

Pengawasan harus mengikuti perjalanan rekaman. Akses, tujuan penggunaan, dan penyerahan hasilnya harus tercatat serta dapat diaudit. Informasi pribadi yang tidak relevan perlu dilindungi. Penyimpanan dan pemusnahan rekaman memerlukan prosedur yang mencegah kebocoran dan memungkinkan pemeriksaan penyalahgunaan.

Pada 17 November, dalam pernyataan yang dipublikasikan DPR sehari kemudian, anggota Komisi III I Wayan Sudirta mengusulkan pengawas independen di luar institusi penyadap. Usulan ini perlu ditopang kewenangan memeriksa, akses terhadap catatan, dan tindak lanjut pelanggaran.

Pengawasan tersebut harus bekerja dengan menjaga kerahasiaan operasi yang sah. Pengaturan akses yang ketat memungkinkan pemeriksaan oleh pihak berwenang tetap berjalan. Kerahasiaan dan pertanggungjawaban dapat dijalankan bersama.

Konstitusi menyediakan landasannya. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 melindungi diri pribadi, keluarga, harta benda, dan rasa aman. Pasal 28H ayat (4) menjamin hak milik pribadi serta melarang pengambilalihannya secara sewenang-wenang. Jaminan ini harus hadir dalam tindakan negara.

Pembatasan hak menurut Pasal 28J ayat (2) harus melalui undang-undang untuk tujuan konstitusional, termasuk penghormatan hak orang lain, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Ancaman yang dihadapi perlu dihubungkan dengan tindakan yang diperlukan.

Kedua instrumen tetap memiliki fungsi dan prosedur masing-masing. Informasi hasil penyadapan harus diuji keabsahan serta relevansinya. Hubungan aset dengan tindak pidana tetap memerlukan pembuktian; keberadaan rekaman tidak dengan sendirinya menentukan status seluruh harta seseorang.

Di ranah politik, ukuran yang sama harus berlaku bagi semua. Jabatan atau kedekatan dengan penguasa tidak boleh melindungi seseorang dari pemeriksaan yang sah. Perbedaan pandangan politik pun tidak boleh menjadi alasan perlakuan sewenang-wenang.

Pemerintah dan DPR perlu memastikan pengawasan dapat dilaksanakan. Aparat membutuhkan petunjuk, kemampuan teknis, dan anggaran. Pengadilan memerlukan kesiapan menguji tindakan serta bukti. Masyarakat membutuhkan saluran pengaduan dan pemulihan ketika haknya dilanggar.

Akibat kesalahan negara juga harus diperhitungkan. Kebocoran rekaman dapat merusak kehidupan pribadi; pembatasan aset yang keliru dapat mengganggu usaha dan penghidupan keluarga. Penghentian tindakan, pengembalian hak, dan pertanggungjawaban pelanggaran perlu diatur serta dilaksanakan dengan jelas.

Keberhasilan dapat dinilai dari ketepatan penindakan, kejahatan yang terungkap, kerugian yang dipulihkan, dan perlindungan pihak yang tidak terlibat. Penyelesaian pengaduan serta tindak lanjut pelanggaran aparat harus menjadi bagian penilaian.

Kewenangan negara menyentuh kehidupan nyata: percakapan keluarga, tabungan korban, dan harta yang asal-usulnya harus diperiksa dengan adil. Setiap tindakan harus jelas dasar hukumnya, dapat diuji, dan dipertanggungjawabkan akibatnya. Dari situlah ketegasan negara memperoleh kepercayaan rakyat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *