Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Dukung Penuh Pendirian SMA Di Kecamatan Kanigoro
Blitar, MHI – Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar mendukung usulan pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar yang tertuang dalam hearing atau dengar pendapat yang digelar pada Rabu (19/08/2026) di ruang rapat Komisi IV.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Sugeng Suroso, menegaskan bahwa hearing menjadi ruang penting untuk mempertemukan aspirasi masyarakat dengan pemerintah dan pihak terkait yang dalam hal ini membahas tentang menyoroti kebutuhan masyarakat Kanigoro terhadap keberadaan sekolah menengah negeri yang selama ini Kecamatan Kanigoro belum memiliki SMA maupun SMK Negeri, sehingga lulusan SMP di wilayah tersebut harus bersaing mendapatkan sekolah negeri di wilayah lain.
“Kami ingin memastikan rencana pembangunan SMA di Kanigoro ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat karena itu berbagai aspek harus dibahas secara matang, mulai dari kebutuhan siswa, lahan, sarana prasarana hingga kewenangan pemerintah,” kata Sugeng.
Selanjutnya Sugeng juga menyampaikan dalam hearing tersebut yang digelar dengan kelompok masyarakat, Cabang Dinas Penndidikan Provinsi Jawa Timur, dan Camat Kanigoro, Komisi IV berharap pembahasan rencana pembangunan SMA di Kanigoro tidak berhenti pada wacana saja tetapi DPRD Kabupaten Blitar akan terus mengawal komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait agar kebutuhan masyarakat terhadap sekolah menengah dapat segera mendapatkan kepastian.
“Sebagai Ibu Kota Kabupaten, Kanigoro adalah etalase atau wajah dari Kabupaten Blitar jadi fasilitasnya harus lengkap, termasuk fasilitas pendidikannya Prinsipnya kami mendukung pemerataan pendidikan, namun semua harus melalui kajian dan mekanisme yang sesuai aturan dan harapan kami ada langkah konkret sehingga masyarakat Kanigoro mendapatkan akses pendidikan menengah atas yang lebih dekat dan memadai,” harap Ketua Komisi IV.
Rencana pembangunan SMA di Kanigoro diharapkan menjadi solusi jangka panjang terhadap persoalan pemerataan pendidikan sekaligus memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak di wilayah tersebut untuk memperoleh pendidikan menengah negeri. (Adv/DPRD/Bay)
