Misteri Alokasi Ratusan Juta di Blitar: PKBM Usaha Mandiri Tegas Tolak Dana Pemerintah di Tengah Sorotan Standar Sarana Nonformal

0
Compress_20261116_160706_6506

BLITAR, MHI — Di tengah gencarnya pemerintah menggelontorkan dana alokasi pendidikan demi pemerataan mutu belajar, sebuah sikap kontroversial dan mengejutkan datang dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Usaha Mandiri yang berlokasi di Kademangan secara terbuka dan tegas menyatakan telah menolak bantuan anggaran pemerintah.

Pernyataan sikap ini disampaikan langsung oleh pendiri lembaga nonformal berakreditasi B dengan NPSN P2964197 tersebut, Drs. Setyawan Adi Subagiyo, M.Pd. Pihaknya menegaskan bahwa adanya pencairan dana bantuan yang diberikan—baik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan maupun Program Indonesia Pintar (PIP)—tidaklah benar karena lembaga ini telah menolak aliran dana tersebut.

Kendati demikian, penolakan ini justru memantik tanda tanya besar publik, mengingat rekam jejak data keuangan pemerintah daerah dan pusat justru mencatat angka fantastis yang mengalir atas nama lembaga ini.

Berdasarkan penelusuran dari sejumlah portal data keuangan daerah serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tercatat alokasi dana yang tidak sedikit dialirkan ke lembaga tersebut:
* BOP Kesetaraan: Pagu anggaran daerah senilai Rp414.600.000 dengan realisasi tercatat mencapai Rp412.800.000. Berdasarkan informasi PPID Kabupaten Blitar, dana ini sejatinya dianggarkan untuk menopang operasional pembelajaran, pengadaan modul, administrasi, hingga evaluasi program Paket A, Paket B, dan Paket C.

* BOP Kesetaraan Kinerja 2025: Alokasi tambahan senilai Rp45.000.000 yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 30/P/2025.
* Program Indonesia Pintar (PIP): Penyaluran dana personal bagi siswa jenjang Paket A dan Paket C untuk tahun anggaran 2025 dan 2026.

Adanya selisih atau kontradiksi antara administrasi pencairan di atas kertas dengan pengakuan tegas pihak pengelola yang menolak bantuan ini tentu mengundang sorotan tajam. Publik mendesak adanya audit transparan guna memastikan akuntabilitas aliran anggaran negara tersebut agar tidak menjadi celah penyalahgunaan.

Di sisi lain, polemik ini juga membuka diskursus luas mengenai kesenjangan standar sarana dan prasarana (sarpras) antara sekolah formal dan nonformal.

Hingga saat ini, PKBM Usaha Mandiri tercatat membawahi ratusan peserta didik. Berdasarkan data Dapodik dan portal resmi, lembaga ini mengelola sekitar 354 hingga 358 siswa yang terbagi ke dalam 15 rombongan belajar (rombel) untuk program Paket A, B, dan C, serta didukung oleh 9 orang tenaga pendidik.

Meskipun melayani ratusan warga belajar lewat kegiatan literasi dan kelas filial, Setyawan berargumen bahwa rasio fisik dan infrastruktur pendidikan nonformal memiliki karakteristik yang jauh berbeda dari sekolah formal dan tidak bisa dipukul rata.

“Relevansi antara jumlah siswa dan sarana prasarana belajar di PKBM tidak bisa disamakan dengan sekolah formal pada umumnya. Karakteristik pembelajaran nonformal jauh lebih fleksibel dan mandiri,” tegas Setyawan.

Menuntut Pertanggungjawaban Publik
Sikap tegas PKBM Usaha Mandiri yang menolak bantuan di satu sisi, berbanding terbalik dengan catatan realisasi anggaran di portal keuangan daerah pada sisi yang lain, menuntut aparat pengawas dan instansi berwenang turun tangan.

Klarifikasi terbuka serta audit aliran dana dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Blitar dan kementerian terkait menjadi harga mati. Publik menunggu kejelasan: kemana perginya aliran dana ratusan juta rupiah tersebut jika pihak lembaga mengeklaim menolaknya mentah-mentah?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *