Sertifikat Tanah Diduga Dibalik Nama Pakai Akta Palsu Oleh Notaris/PPAT , Kuasa Hukum Minta Polres Blitar Tetapkan Dua Tersangka
Blitar, MHI – Dugaan pemalsuan akta autentik dan pengalihan hak milik tanah secara tidak sah terungkap di Desa Pagerwajo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Haryono S.H M.Hand Kuasa hukum pihak yang dirugikan melaporkan dugaan tersebut dan meminta penyidik Polres Blitar segera menetapkan dua pihak yang diduga terlibat sebagai tersangka.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan, sengketa bermula dari sebidang tanah yang telah dikuasai dan digarap oleh keluarga Pak Herman sejak tahun 2010. Sertifikat tanah tersebut kemudian diduga dialihkan namanya atas inisiatif seorang warga bernama N, warga Dusun Kerajan, Desa Pagerwajo, Kecamatan Kesamben.
Diketahui, N mendatangi kantor notaris/PPAT bernama M di Wlingi untuk memproses pengalihan nama sertifikat. Padahal, N diketahui memegang sertifikat itu semata-mata atas dasar akad perjanjian utang-piutang yang dibuat pada 3 Maret 2018, bukan sebagai pemilik sah.
Proses pengalihan hak tersebut diduga dilakukan dengan memanfaatkan akta yang isinya dipalsukan atau diberi keterangan tidak benar. Melalui proses Akta Pemindahan Hak (AJB) di kantor PPAT itu, sertifikat atas nama S beralih atas nama N.
Pada Mei 2026, N mengambil alih paksa lahan yang telah digarap keluarga Pak Herman selama lebih dari satu dekade dan mulai menggarapnya sendiri. Kuasa hukum menilai tindakan itu didukung oleh penggunaan kekuatan serta keterlibatan oknum aparat.
“Saat ini kasus sudah masuk tahap penyidikan di Polres Blitar. Kami memohon kepada tim penyidik agar tetap berada di jalur prosedur, berpegang teguh pada Standar Operasional Prosedur, dan segera menetapkan pelakunya sebagai tersangka baik N maupun M,” tegas Haryono S.H M.Hand kuasa hukum atas nama Pak Herman.
“Kedua pihak saling berkaitan. N meminta atau menyuruh M membuat akta yang diduga berisi keterangan palsu, sehingga merugikan kami secara nyata. Proses pengalihan hak itu tidak memiliki dasar hukum yang sah,” lanjutnya.
Hingga berita ini ditayangkan pihak Notaris /PPAT belum bisa di konfirmasi atau pernyataan resmi terkait perkara ini. Kuasa hukum berharap proses hukum berjalan transparan, adil, dan segera memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan.
